Medan . Sangkara News
Pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan penataan KJA berlarut-larut tanpa kejelasan kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.
Demikian penjelasan Sarmuliadin Sinaga Sekjen korps senior HIMAPSI dipinggiran Haranggaol.
Menurutnya, kawasan Haranggaol bukan sekadar ruang ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga bagian penting dari kehidupan masyarakat serta ekosistem perairan yang harus dijaga keberlangsungannya.
Ia meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan KJA, terutama apabila terdapat aktivitas yang diduga mengganggu jalur lalu lintas danau, kepentingan masyarakat umum maupun kelestarian lingkungan.
“Pemerintah jangan hanya hadir ketika persoalan sudah membesar.
Pencegahan jauh lebih penting daripada menunggu terjadi konflik, kerusakan lingkungan atau persoalan sosial baru kemudian pemerintah turun tangan,” tegasnya.
Sekjen Korps Senior HIMAPSI juga menyoroti keluhan masyarakat lokal yang disebut semakin sulit mendapatkan ruang usaha akibat persoalan volume dan penguasaan lahan KJA.
Menurutnya, penataan harus dilakukan secara adil dan transparan.
Jangan sampai masyarakat yang selama ini hidup dan bergantung pada kawasan Haranggaol justru menjadi pihak yang tersisih.
“Kalau benar ada penambahan KJA yang tidak sesuai dengan ketentuan, pemerintah harus berani melakukan penertiban sesuai aturan.
Jangan masyarakat kecil yang terus diminta memahami keadaan, sementara persoalan di lapangan dibiarkan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Simalungun membuka informasi secara transparan mengenai jumlah KJA, zonasi, izin atau legalitas, kapasitas daya dukung lingkungan, serta kebijakan penataan yang berlaku di kawasan Haranggaol.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting untuk mencegah munculnya kecurigaan dan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Jangan sampai Haranggaol menjadi bom waktu.
Pemerintah harus hadir sebagai regulator dan pelindung kepentingan masyarakat, bukan hanya datang ketika masalah sudah menjadi sorotan publik,” katanya.
Ia berharap aspirasi masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, DPD RI dan berbagai elemen yang telah menyampaikan perhatian terhadap kondisi Haranggaol tidak berhenti sebagai laporan dan kunjungan semata.
“Haranggaol membutuhkan solusi, bukan sekadar pernyataan.
Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan umum, menjaga lingkungan dan memastikan masyarakat lokal tetap memiliki ruang untuk hidup dan berusaha,” pungkasnya.
Catatan redaksi: Pernyataan mengenai dugaan pelanggaran, pembiaran maupun ketidaksesuaian penataan KJA dalam berita ini merupakan aspirasi dan penilaian dari pihak-pihak yang diwawancarai.
Pihak medis tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak pemerintah maupun pihak terkait lainnya.
[ REDAKSI ROSMIRA ]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar